Bandung - radarkesehatan.comTerkait Kasus dugaan obat kadaluarsa yang diberikan oleh Apoteker dan dokter Puskesmas Gununghalu di wilayah Kecamatan Bandung Barat kepada seorang Pasien berinisial R menjadi sorotan publik, bahwa Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen ( DPP PPRI ), mengatakan, Pasien berinisial R dikabarkan mengalami kondisi Kesehatan semangkin memburuk akibat ada dugaan mengkonsumsi obat yang diberikan oleh Apoteker Puskesmas Gununghalu, Kecamatan Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat," kata Abdul Hamid.
Abdul Hamid menjelaskan, bahwa berdasarkan Informasi yang di terima dari Keluarga pasien, diduga Pasien telah diberi obat dari Puskesmas Gununghalu yang melewati masa kadaluwarsa, dan kondisi Pasien semakin memburuk Kesehatan nya setelah mengkonsumsi obat yang diberikan oleh Apoteker Puskesmas Gununghalu, Kecamatan Bandung Barat, maka dapat diduga Pasien dikhawatirkan kesalahan obat atau diberikan obat yang sudah kadaluarsa oleh Apoteker Puskesmas Gununghalu, Kecamatan Bandung Barat," jelas Hamid (6/11/2026).
Abdul Hamid sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPRI menegaskan, meminta agar Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dapat segera memanggil Apoteker serta dokter Puskesmas Gununghalu atas terjadinya dugaan pemberian / kesalahan obat kepada Pasien berinisial R, sebab atas kejadian tersebut ada dugaan Pasien mengkonsumsi obat kadaluarsa dari Puskesmas Gununghalu Kecamatan Bandung Barat, dan Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen ( DPP PPRI ) meminta agar Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dapat memanggil dokter dan Apoteker Puskesmas Gununghalu, Kecamatan Bandung Barat," tegas Abdul Hamid.
DASAR HUKUM DAN ANCAMAN
Jika pasien mendapatkan obat kadaluarsa atau kelalaian memberikan obat Pelayanan Kesehatan sanksi Hukum adalah :
* Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 138 mengatur kewajiban sediaan Farmasi dan alat Kesehatan memenuhi Standar serta persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
* Pasal 435 mengatur ancaman Pidana bagi pihak yang memproduksi atau mengedarkan ke Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan tersebut dapat di Penjara paling lama 12 Tahun atau denda paling banyak Rp,5 Miliar.
* Pasal 440 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa ketentuan ini mengatur pertanggung jawaban Pidana tenaga Medis atau tenaga Kesehatan, karena kealpaannya mengakibatkan pasien luka berat atau meninggal dunia, maka dapat di ancam Pidana Penjara paling lama 3 Tahun atau denda paling banyak Rp, 250 Juta dan apabila mengakibatkan Kematian maka Penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp, 500 Juta.
( Red )
